Home Kesehatan Capai Standar Pelayanan Penanggulangan HIV/AIDS, Kadis Kesehatan Pemko Dumai Raih Penghargaan Dari...

Capai Standar Pelayanan Penanggulangan HIV/AIDS, Kadis Kesehatan Pemko Dumai Raih Penghargaan Dari KPA Riau

16
0

PEKANBARU, RiaunetNews.com – Pemerintah Kota Dumai meraih Penghargaan atas kinerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) HIV test dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Provinsi Riau.

Penghargaan pencapaian standar pelayanan SPM HIV test dari Komisi Penanggulangan Aids Provinsi Riau tersebut diserahkan Wakil Gubernur Riau, Edy Natar Nasution langsung diterima Kepala Dinas Kesehatan Pemko Dumai, dr Syaiful MKM.

Saat moment menerima penghargaan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Dumai, dr. Syaiful, MKM, didampingi Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (P2P), Suriani, SKM, M.Si.

Penghargaan diserahkan ke Pemerintah Kota Dumai pada Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) digelar Komisi Penananggulangan Aids (KPA) Provinsi Riau di Hotel Aryaduta, Kota Pekanbaru, Kamis (17/11/2022).

“Alhamdulillah, pada kesempatan ini Kota Dumai mendapatkan penghargaan atas pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) HIV test dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Provinsi Riau,” ucap Syaiful kepada tim peliput Kominfo Dumai seusai Rakorda.

Usai menerima penghargaan tersebut, Syaiful menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang diberikan KPA Provinsi Riau.

Menurut Syaiful, penghargaan tersebut dapat diraih berkat kerja keras semua pihak terkait seperti Puskesmas, RSUD, KKP dan OPD yang ikut terlibat dalam penanggulangan HIV-AIDS di Kota Dumai.

“Penghargaan ini menjadi tantangan bagi kami untuk lebih serius dalam melakukan upaya penanggulangan HIV-AIDS,” ucap Syaiful lagi.

Disampaikan, bahwa Kemendagri telah menetapkan Permendagri nomor 100 tahun 2018, tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM), dimana di dalamnya diatur jenis pelayanan dasar untuk masyarakat, yaitu Edukasi, Tes/pemeriksaan HIV, dan Merujuk untuk pengobatan lebih lanjut.

Oleh karenanya, tiga hal tersebut harus dipastikan dibiayai secara memadai oleh Pemerintah Daerah sebagai bentuk realisasi konkrit untuk cegah HIV dan akses untuk semua, karena standar pelayanan minimum berlaku untuk semua warga negara, tanpa terkecuali.

“Ini menjadi kewajiban daerah yang diukur oleh pemerintah pusat. Sebagai kota yang terus berkembang, permasalahan HIV menjadi persoalan yang harus kita entaskan bersama,” imbuh Sayiful.***kominfo.dumai