Home Hukrim 6,8 Juta Batang Rokok Luffman Dan Rokok Berbagai Merk Lainnya Hasil Penindakan...

6,8 Juta Batang Rokok Luffman Dan Rokok Berbagai Merk Lainnya Hasil Penindakan Bea Cukai Dimusnahkan

65
0

DUMAI, RiaunetNews.com – Hari ini, Selasa (6/12/2022), Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai ‎(KPPBC) tipe Madya Pabean B Dumai giat pemusnahan barang bukti lebih kurang 6,8 Juta batang lebih rokok berbagai merek termasuk rokok Luffman.

Jutaan batang rokok berbagai merk ini merupakan hasil penegahan dan penindakan oleh petugas Bea Cukai karena atas barang barang tersebut melanggar ketentuan Undang Undagan pasal 54 UU No 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

Pemusnahan hari ini berlangsung di lokasi lapangan gudang TPP Bea Cukai Dumai, jalan Datuk Laksamana, Kota Dumai, Riau, disaksikan sejumlah pejabat Forkopimda Kota Dumai, instansi terkait dan sejumlah awak media.

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai ‎(KPPBC) tipe Madya Pabean B Dumai, Ristola S.I Nainggolan, pada kesempatan acara giat pemusnahan itu memaparkan barang yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan Petugas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Riau dan Bea Cukai Dumai yang telah ditetapkan menjadi Barang Milik Negara (BMN).

“Pemusnahan Barang Milik Negara tersebut merupakan pemusnahan barang milik negara yang berasal dari penindakan oleh Kanwil DJBC Riau dan Bea Cukai Dumai tahun 2021 sampai dengan tahun 2022”, imbuh Ristola SI Nainggolan.

Disampaikan Ristola SI Nainggolan, dilaksanakannya acara pemusnahan merupakan wujud sinergi yang terjalin baik dengan berbagai pihak seperti Kejaksaan, TNI, Polri, Instansi terkait dan para aparat penegak hukum lainnya yang secara bersama-sama melakukan penindakan atas barang-barang illegal ataupun yang merugikan masyarakat, imbuh Kepala Kantor Bea Cukai Dumai yang baru menjabat itu.

Kegiatan pemusnahan atas Barang Milik Negara itu jelas Ristola Nainggolan lagi, dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan pemusnahan barang oleh Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru dan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Dumai atas nama Menteri Keuangan.

Terhadap barang bukti hasil penegahan dan penindakan Bea Cukai dimusnahkan dengan cara di bakar dan di potong-potong yakni Rokok berbagai macam merk sebanyak +/- 5.828.954 batang.

Rokok berbagai merk ini merukan hasil dari 79 penindakan pada tahun 2021 dengan total kerugian negara sebesar Rp 3.455.686.082.

Selain barang bukti rokok berbagai merk, terdapat Rokok merk Luffman Merah dan Luffman Silver sebanyak +/- 1.000.000 batang turut dimusnahkan. Rokok Luffman ini merupakan hasil penindakan barang kena cukai hasil tembakau pada tahun 2022 dengan total kerugian negara sebesar Rp 801.785.000, jelas Ristola.

Maka dari hasil penegahan dan penindakan sejumlah rokok berbagai merk ini jelas Ristola, terdapat kerugian negara dengan jumlah total Rp 4.257.471.083,-

Lebih jauh dipaparkan Kepala Kantor Bea Cukai Dumai itu bahwa pelanggaran yang ditemukan pihaknya (Bea Cukai Dumai) sebagian besar berasal dari penegahan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau dari Operasi Pasar, Pengiriman melalui Perusahaan Jasa Titipan (PJT) dan Bus antar Provinsi yang dilakukan petugas Bea Cukai Dumai.

Dimana peredaran rokok illegal, selain merugikan Negara dari sisi penerimaan cukai juga akan menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat.

Selain itu harga rokok illegal yang
murah akan meningkatkan konsumsi atas barang yang seharusnya diawasi peredarannya dan dibatasi konsumsinya.

Karena itu jelas Ristola Nainggolan, bahwa Kegiatan Penindakan yang dilakukan petugas Kanwil DJBC Riau dan Bea Cukai Dumai merupakan bentuk tanggung jawab dalam menjalankan fungsi yang diemban Bea Cukai sebagai Community Protector, yaitu Bea Cukai berkewajiban untuk melindungi masyarakat dari barang-barang ilegal yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat maupun
lingkungan.

Dan tindakan pemusnahan dilakukan tambah Ristola menjelaskan merupakan salah satu upaya untuk memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran dan merupakan upaya penegakan hukum untuk melindungi Negara dan masyarakat, serta kalangan industri dari masuk dan beredarnya barang barang illegal.***